Ibu Kota Nusantara, 15 Oktober 2025
Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat (SBPM) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi 50 pelaku UMKM di Kecamatan Sepaku pada 15–16 Oktober 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi SBPM (@daengalimuddin ) dan didukung oleh Pemerintah Kecamatan Sepaku sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal di wilayah IKN.
Dalam upaya mendukung program percepatan sertifikasi halal di Indonesia, Pendamping Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UINSI Samarinda, Marlianti, S.H.I., M.H, melaksanakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha memahami dan memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, mulai dari penelusuran bahan baku, proses produksi, hingga pengelolaan dokumen yang diperlukan.
Dalam pelaksanaannya, Marlianti memberikan bimbingan langsung kepada para pelaku UMKM mengenai tata cara pendaftaran melalui Sistem Informasi Halal (SiHalal) serta menjelaskan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di setiap tahapan produksi.
Ia juga menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan jaminan kualitas produk bagi konsumen.
“Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha agar lebih mudah dalam memperoleh sertifikat halal, sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar nasional maupun internasional,” ujar Marlianti, S.H.I., M.H.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM di wilayah IKN yang antusias mengikuti pendampingan. Melalui kegiatan seperti ini, LP3H UINSI Samarinda terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam memperluas literasi halal dan memperkuat ekosistem produk halal di Kalimantan Timur, khususnya di kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
